Cabut Izin Investor

Anda berada di: BerandaBerita

Cabut Izin Investor

Sumber: Suara NTB

PEMPROV NTB telah melayangkan peringatan terakhir kepada investor yang akan mengelola Gili Tangkong, di Kecamatan Sekotong, Lombok Barat (Lobar), pertengahan Maret lalu. Pemprov mengisyaratkan akan mencabut izin yang diperoleh investor tersebut. Pasalnya mereka belum melakukan aktivitas pembangunan. Dalam waktu dekat, tim dari Pemprov NTB akan turun ke lokasi melakukan pengecekan.

 

“Maret kemarin kita menyampaikan peringatan ke tiga atau peringatan terakhir. Peringatan itu pada pertengahan Mei ini berakhir. Kita mau ke lapangan dulu sama tim, mengecek. Kita cek ke lapangan, bersama Pak Asisten III,” terang Kepala Biro Kerjasama dan Sumber Daya Alam (BKSDA) Setda NTB, Drs. L. Dirjaharta, M.Si ketika dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (22/4).

Dirjaharta mengatakan, sebelum peringatan terakhir itu berakhir, tim dari Pemprov NTB akan turun ke lokasi untuk mengecek sebelum melakukan pencabutan izin. “Awal Mei kita mau ke Sekotong, kita cek ada realisasinya ndak. Supaya kita yakin betul sebelum mencabut izinnya,” ujarnya.

Jika izin investor tersebut dicabut, kata Dirjaharta, maka Pemprov NTB akan melakukan beauty contest bagi investor yang berminat dan serius mengembangkan sektor pariwisata di kawasan tersebut. Dengan beauty contest itu, lanjutnya, maka akan terjaring investor-investor yang benar-benar serius untuk membangun dan melakukan pengelolaan aset milik daerah itu.

Investor yang diduga menelantarkan lahan milik pemprov itu adalah PT. Anasia Nusantara Tangkong. Mereka  telah menandatangani kontrak kerjasama pemanfaatan lahan milik Pemprov NTB  seluas 7,5 hektar di Gili Tangkong  sejak tahun 2004 silam. Namun hingga saat ini belum ada aktivitas pembangunan yang dilakukan.

Sesuai dengan perjanjian kerjasama, investor  akan membangun  semua fasilitas pariwisata seperti mini golf, jeti penyeberangan, hotel dan fasilitas pariwisata lainnya. Namun, hingga tahun 2010/2011 tidak ada progress pembangunan yang dilakukan PT Anasia Nusantara Tangkong.

Untuk itu, Pemprov NTB telah mengeluarkan surat peringatan  pertama pada tanggal 18 November 2013. Kemudian peringatan kedua pada tanggal 15 Januari 2014. Selanjutnya peringatan ketiga atau peringatan terakhir dilayangkan pada pertengahan Maret lalu. (nas)